SEJARAH INDONESIA MASA KEMERDEKAAN
By. Kholilah, Dkk Mahasiswa
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Hal ini
dapat dilihat dari sejarah Indonesia dari mulai zaman prasejarah sampai pada
masa kemerdekaan. Kebeserannya dapat kita lihat dari banyaknya kerajaan besar
yang menguasai nusantara, bahkan sampai keluar nusantara. Bangsa yang besar
ialah bangsa yang bisa menghargai bangsanya.
Sejarah
panjang perjuangan bangsa Indonesia juga telah mencapai puncaknya dengan
pengucapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno pada tanggal
16 Agustus 1945. Indonesia
adalah Negara yang baru lahir sehingga masih rentan dengan penjajahan bangsa
asing maupun pemberontakan bangsa sendiri. Agar kemerdekaan bangsa Indonesia
bisa bertahan, maka diperlukan suatu pemerintahan yang kokoh yang mencerminkan
jiwa kepribadian bangsa
Indonesia. Dalam alinia
pertama pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Terdapat
sautu Pernyataan yaitu
merupakan reaksi
terhadap kenyataan bahwa selama berabad-abad bangsa Indonesia telah dijajah oleh
bangsa asing.yang terakhir adalah pendudukan tentara Jepang.
Selama berabad-abad itu pula bansa Indonesia melakukan perlawanan dan
perjuangan yang gigih tiada hentinya, untuk memebesakan diri dari belenggu penjajahan.
Pencapaian kemerdekaan juga memerlukan perjuangan yang
sangat gigi dari pahlawan yang ditandai dengan proklamasi. Proklamsi merupakan
simbol yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia. Karena dari situlah
bangsa Indonesia baru akan dapat menata diri untuk diakui keberadaannya oleh
dunia internasional. Maka
dengan proklamasi kemerdekaan yang dinyatakan pada tanggal 17
Agustus 1945 terbentuklah segera Indonesia.
Terbentuknya suatu pemerinthan Indonesia yaitu
sejak Indonesia
merdeka telah mencapai pada UUD 1945, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia
adalah Negara kesatuan yang bebentuk Republik dengan kadaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Hal ini sebagaimana tertera pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1dan
2.
B. Rumusan
Masalah
1. Sejarah
perjuangan bangsa Indonesia dan perdaban Islam di Indonesia Pra kemerdekaan?
2.
Bagaimana
pembentukan dan perkembangan awal RI?
3.
Sejarah peradaban Islam setelah kemerdekaan?
C. Tujuan
Penulisan
1.
Untuk mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan
perdaban Islam di Indonesia Pra kemerdekaan
2.
Untuk
mengetahui pembentukan dan perkembangan awal RI.
3.
Untuk mengetahui sejarah Peradaban Islam setelah
kemerdekaan
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Sejarah Perjuangan Bangsa
Indonesia dan
Perdaban Islam di Indonesia Pra Kemerdekaan
1. Latar Belakang Perjuangan
Kemerdekaan
Perang Pasifik semakin
berkecamuk. Tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika serikat semakin mantap,
sementara Jepang mengalami kekalahan di mana-mana. Pasukan Jepang yang berada
di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri.
Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Indonesia
dibagi dalam dua wilayah kekuasaan berikut:
a.
Wilayah
Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makasar, meliputi: Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.
b.
Wilayah
Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, meliputi Jawa, Madura, Sumatra
dan Malaya. Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat
(Vietnam).
Serangan
tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke Indonesia. Setelah menguasai Pulau
Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944.
Jendral Douglas Mac Arthur, Panglima armada Angkatan Laut Amerika Serikat di
Pasifik, menyerbu Kepulauan leyte (Filipina). Penyerbuan ini adalah penyerbuan
terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944
Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di pulau Leyte. Untuk menarik simpati
rakyat Indonesia, Jepang mengijinkan pengibaran bendera Merah Putih di samping
bendera Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah
lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.
2. Persiapan Proklamasi
Pada akhir tahun 1944, kedudukan
Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak. Angkatan perang Amerika
Serikat sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom
kota-kota utamanya. Ibukotanya sendiri, Tokyo, boleh dikatakan sudah hancur
menjadi tumpukan puing. Dalam keadaan terjepit, pemerintah Jepang memberikan “kemerdekaan” kepada
negeri-negeri yang merupakan front terdepan, yakni Birma dan Filipina. Tetapi
kemudian kedua bangsa itu memproklamasikan lagi kemerdekaannya lepas dari
Jepang. Adapun kepada Indonesia baru diberikan janji “kemerdekaan” di kelak
kemudian hari.
Dengan cara demikian Jepang
mengharapkan bantuan rakyat Indonesia menghadapi Amerika Serikat, apabila
mereka menyerbu Indonesia. Dan saat itu tiba pada pertengahan tahun 1945 ketika
tentara Serikat mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan. Dalam keadaan yang
gawat ini, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa membentuk sebuah Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai). Badan
itu beranggotakan tokoh- tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari segenap
daerah dan aliran dan meliputi pula Soekarno- Hatta.
Sebagai ketuanya ditunjuk dr.
Radjiman Wedyodiningrat seorang nasionalis tua, dengan dua orang wakil ketua,
yang seorang dari Indonesia dan yang lain orang Jepang. Pada tanggal 28 Mei
1945 dilakukan upacara pelantikan anggota Dokuritsu Junbi Cosakai, sedangkan
persidangan pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal
1 Juni 1945.
3. Birokraksi
Keagamaan
Penyebaran Islam
pertama kali di Indonesia dilakukan oleh para pedagang pertumbuhan Komunitas Islam
bermula diberbagai pelabuhan-pelabuhan-pelabuhan penting lainnya seperti di
Sumatera, Jawa, dan pulau lainnya. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama berdiri
juga didaerah pesisir. Demikian halnya dengan kerajaan Samudera Pasai, Aceh,
Demak, Banten, dan Cirebon, Ternate, serta Tidore. Dari sana kemudian ilam
mulai menyebar kedaerah-daerah sekitar.
Selain
merupakan pusat-pusat perdagangan serta politik ibu kota kerajaan juga
merupakan tempat berkumpulnya para ulama dan mubalig Islam.
4. Ulama
dan Ilmu-ilmu keagamaan
Penyebaran
dan pertumbuhan kebudayaan Islam di Indonesia
terutama terletak dipundak para ulama. Terdapat dua cara yang dilakukan
para ulama diantaranya pertama membentuk
kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalig kedaerah-daerah yang lebih
luas.cara ini dilakukan didalam lembaga-lembaga pendidikan islam yang dikenal
dengan pesantren diJawa, dayah di Aceh, dan suarau di minagkabau. Kemudian yang
kedua melalui karya-karya yang
tersebar dibaca diberbagai tempat yang jauh. Karya-karya yg dibuat tersebut
mencerminkan perkembangan pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan di Indonesia pada
masa itu.
5. Arsitek
bangunan
Perbedaan
latar belakang budaya, arsitektur bangunan-bangunan Islam di Indonesia berbeda
yang terdapat didunia Islam lainya. Hasil-hasil bangunan pada zaman dan
pertumbuhan agama Islam di Indonesia antara lain masjid-masjid kuno Demak,
Sendeng Duwor Agung kesepuhan dicerebon, Masjid agung banten, baiturrahman di
Aceh, dan di daerah-daerah lainnya.
Beberapa
mesjid kuno dapat mengingatkan kita dengan namnya seni bangunan candi,
menyerupai bangunan meru pada zaman
Indonesia-Hindu. Pada hal ini mengingatkan kita kepada pola-pola ukiran yang
sudah dikenal pada candi perambanan dan candi lainnya.
B.
Pembentukan dan Perkembangan Awal
RI
Sejak pagi hari pada tanggal 17
Agustus 1945 telah diadakan persiapan- persiapan di rumah Ir. Soekarno di
Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih
kurang 1000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting
itu. Pada pukul 10 kurang lima menit Hatta datang dan langsung masuk ke kamar
Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera
dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno
membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama
dengan Moh. Hatta.
Sehari setelah Proklamasi
Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang
pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting
berikut:
a.
Mengesahkan
UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Cosakai (yang
sekarang dikenal dengan nama UUD 1945)
b.
Memilih
Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
c.
Dalam
masa peralihan
Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Pada
tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden memanggil beberapa anggota
PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda
untuk membentuk “Komite Nasional Indonesia Pusat” (KNPI). KNPI akan berfungsi sebagai
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat.
Sejak hari itu sampai awal September, Presiden dan wakil Presiden membentuk
kabinet yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri dan
mempunyai 12 departemen serta menentukan wilayah RI dari Sabang sampai Merauke
yang dibagi menjadi 8 propinsi yang masing- masing dikepalai oleh seorang
Gubernur. Propinsi-propinsi itu adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).
C.
Sejarah
Peradaban Islam Setelah Kemerdekaan
1. Dapartemen Agama
Sejak awal kebangkitan nasional,
posisis agama sudah mulai dibicarakan, dalam kaitannya dengan politik atau
negara. Ada dua pendapat yang didukung oleh dua golongan yang bertentangan
tentang hal itu. Satu negara berpendapat, negara indonesia merdeka hendaknya
merupakan sebuah negara “ sekuler “, negara yang dengan jelas memisahkan
persoalan agama dan politik, sebagaimana diterapkan di Negara Turki oleh Mustafa
Kamal. Golongsn lainnya berpendapat negara Indonesia merdeka adalah “ negara
islam”. Kedua pendapat itu terlihat misalnya, sebelum kemerdekaan, dalam
polemik antara Soekarno dengan Agus Salim, kemudian dengan M. Natsir di akhir
tahun 1930-an dam awal 1940-an, diskusi dan perdebatan di dalam sidang-sidang
BPUPKI yang mengahsilkan Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, persoalan itu juga
terangkat kembali di dalam sidang-sidang konstituante hasil pemilihan umum 1955
M yang berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu kembali
kepada UUD 1945. Meskipun persoalan itu belum selesai dipecahkan, tampaknya
para pemimpin bangsa Indonesia sudah bergerak jauh ke dapan, memikierkan
aletrnatif“, jalan tengah” dari dua pendapat. Tertentu mereka menganjurkan
suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintah mengakui
nilai keagamaan yang positif, karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. Dalam
kerangka itulah, departemen agama didirikan. Pengumuman berdirinya Kementerian
Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji
Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI
Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam
modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh
Muhammadiyah. Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet
Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H.A.Wahid Hasjim),
Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan
umat Islam.
Kementerian Agama mengambil alih
tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu
Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan
agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan
dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi, dari Kementerian Pengajaran,
Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di
sekolah-sekolah. . Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian
Agama merupakan suatu keharusan sejarah dan merupakan kelanjutan dari instansi
yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang
mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan
Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak
eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan
Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan
fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.
Susunan organisasi Kementerian
Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:
a.
Sekretariat
Jenderal.
b.
Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam.
c.
Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
d.
Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
e.
Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
f.
Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
g.
Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
h.
Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
i.
Inspektorat
Jenderal.
j.
Badan
Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan
k.
Penyelanggara
Jaminan Produk Halal.
2.
Pendidikan
Sebagaimana telah disebutkan
salah satu tugas penting yang dilakukan departemen agama adalah
menyelenggarakan, memebimbing, dan mengawasi pendidikan agama. lemabaga-lembaga
pendidikan islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan
Belanda. Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah
pesantren yang tersebar di berbagai pelosok. Tidak ada hubungan antara satu
dengan yang lain. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ulama atau Kiai. Untuk
tingkat lanjutan, tidak ada kurikulum yang jelas pada lembaga ini. Kemajuan
seorang penuntut sangat ditentukan oleh kerajinan, kesungguhan, dan ketekunan
masing-masing.
Dengan berkembangnya pemikiran
pembaharuan dalam islam di awal abad ke- 20, persoalan administrasi dan
organisasi pendidikan mulai mendapat perhatian beberapa kalangan atau
organisasi. Kurikulum mulai jelas. Belajar ubtuk memahami dan bukan sekdar
menghapal, ditekankan dan penegrtian ditumbuhkan. Itulah yang dianamakn dengan
madrasah. Pada umumnya, madrasah ini dibagi menjadi dua jenjang, yaitu tingkat
dasar dinamakan dengan madrasah
ibtidaiyah selam 5-7 tahun dan tingkah lanjutan yang dinamakan madrsah tsanawiyah
selam 3-5 tahun. Setelah indonesia merdeka, terutama selama berdirinya
Departemen Agama, persoalan pendidikan agama islam mulai mendapatkan perhatian
lebih serius.
3.
Hukum
Islam
Keberadaan lembaga peradilan
agama dimasa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Pada
masa pendudukan Jepang, pengadilan agama tidak mengalami perubahan. Setelah
Indonesia merdeka jumlah pengadilan agama bertambah, tetapi administrasinya
tidak segera dapat diperbaiki. Para hakim islam tampak ketat dan kaku, karena
berpegang pada mazhab syafi’i. Sementara itu, belum ada kitab undang-undang
yang seragam yang dapat dijadikan pegangan para hakim dan pengadilan Agama
dikominasi oleh golongan tradisionalis. Karena itulah, sekolah Pendidikan Hakim
Islam Negeri ( PHIN ) dan Fakultas Syariah di perguruan-perguruan tinggi Islam
didirikan.
4.
Haji
Indonesia termasuk negeri yang
banyak mengirim jamaah haji. Di masa penjajahan tahun kemuncak ialah tahun
1926/1927 ketika sekitar 52.000 orang pergi kle mekkah dan kemudian angka
tertinggi sampai tahun 1992 tercapai pada tahun 1992, yaitu sekitar 107.000
orang jamaah haji di Indonesia diberangkatkan.
Sejak awal tahun 1970-an, banyak
para pejabat tinggi pemerintah termasuk, menteri, yang tidak ketinggalan
berangkat ke tanah suci, bahkan dari kalangan merekalah amir al-haji ( pemimpin jamaah haji ) Indonesia ditunjuk. Petugas
Haji Indonesia ( PHI ) bertugas memberikan kemudahan-kemudahan naik haji, juga
dibubarkan karena banyak anggota PHI adalah anggota masyumi, partai yang telah
dibubarkan. Dalam tahun 1961 itu juga suattu perusahaan pelayanan baru,
Perseroan Terbatas “ Arafat” didirikan, dengan modal yang berasal dari para
jmaah itu sendiri, selanjutnya pada tahun 1964, panitia perbaikan haji diganti
dengan badan baru, Dewan Urusan Haji, pada tahun inilah banyak campur tangan
pemerintah karena penyelanggaara haji berada tanggung jawab pemerintah namun segala
usaha yang dilakukan tidak berhasil baik.
Jadi untuk meningkatkan mutu
pelayanan, pemerintah meyediakan Tim Pembimbing Haji Indonesia ( TPHI ), Tim
Pembimbing Haji Daerah ( TPHD ), Tim Kesehatan Haji Indonesia ( TKHI ), dan Tim
Kesehatan Haji Daerah ( TKHD ). Disamping itu pemerintah masih merasa perlu
untuk mengankat Tim Pembimbing Ibadah Haji ( TPIH ). Dengan cara inilah
pemerintah dapat menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam kepada
dirinya untuk beribadah haji.
5.
Majeli
Ulama Indonesia ( MUI )
Di samping Departemen Agama, cara
lain pemerintah Indonesia menyelenggarakan adminirasi Islam ialah mendirikan
Majelis Ulama. Suatu program pemerintah, apalagi yang berkenaan dengan agama,
hanya bisa berhasil dengan baik bila disokong oleh ulama. Karena itu kerja sama
anatara pemerintah harus terjalin dengan baik. Pertama kali Majelis Ulama
didirikan pada masa pemerintahan Soekarno., Majelis in pertama-tama berdiri Di
daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Di Jawa Barat berdiri
pada tanggal 12 Juli 1958, diketuai oleh seorang panglima militer. Setelah
keamanan sudah pulih dari pemberontakan DI-TII tahun 1961, Majelis Ulama ini
bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keamanan, seperti dakwah dan
pendidikan.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Perang
Pasifik semakin berkecamuk. Tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika serikat
semakin mantap, sementara Jepang mengalami kekalahan di mana-mana. Pasukan
Jepang yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri. Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia
tahun 1942-1945, Indonesia dibagi dalam dua wilayah kekuasaan berikut:
a.
Wilayah
Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makasar, meliputi: Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.
b.
Wilayah
Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, meliputi Jawa, Madura, Sumatra
dan Malaya. Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat
(Vietnam).
Sehari
setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan
sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan
penting berikut:
1. Mengesahkan UUD yang sebelumnya
telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Cosakai (yang sekarang dikenal dengan
nama UUD 1945).
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai
presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
3. Dalam masa peralihan Presiden untuk sementara
waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Pada
tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden memanggil beberapa anggota
PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda
untuk membentuk “Komite Nasional Indonesia Pusat” (KNPI).
Sejarah
peradaban Islam setelah Kemerdekaan ada lima unsur yang mendukung bahwa
kemerdekaan Indonesia sangatlah baik yaitu:
a.
Departemen
Keagamaan
b.
Pendidikan
c.
Hukum
Islam
d.
Haji
e.
Majelis
Ulama Indonesia.
B. Saran
Semoga
makalah ini bermanfaat bagi pembaca sekalian serta menjadi jalan untuk kita
mempelajari tentang Sejarah Kemerdekaan Indonseia lebih lanjut.
DAFTAR
PUSTAKA
Adurrahman, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademia Presindo, 1991.
Yuwono Sutopo, dan Darmodiharjo Darji Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi.
Malang: IKIP MALANG, 1990.
Darmodiharjo Darji dan Yuwono Sutopo, Pendidikan
Pancasila Di Perguruan Tinggi. (Malang:
IKIP MALANG, 1990) hlm. 56.
Komentar
Posting Komentar