TEORI SUMBER DAN LEGITIMASI KEKUASAAN SERTA PEMBATASAN
KEKUASAAN
BY: GITA, DKK.
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Pemisahan
kekuasaan dalam arti amterial adalah pemisahan kekuasaan yang di pertahankan
dengan jelas dalam tugas-tugas yudikatif. sedangkan pemisahan menurut formal
adalah pembagian kekuasaan yang tidak dipertahankan secara tidak julas.
Dan legitimasi tidak dapat di pisahkan karena seseorang
dapat memiliki wewenang, dengan terlebih dahulun memiliki legitimasi
(kebebasan) dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan lembaga.
Setiap
negara haruslah mempunyai kekuasaan yang jelas. Sejak dulu teori-teori yang
menggolongkan negara-negara berdasarkan legitimasi kekuasaannya sudah
berkembang. Meskipun Indonesia telah menganut sistem pemerintahan
yang demokratis, akan tetapi perlu juga dianalisa berdasarkan sejarah-sejarah
dan teori-teori yang ada.
2.
Rumusan Masalah
1.
Apa yang dimaksud Teori Sumber Kekuasaan?
2.
Apa itu legitimasi Kekuasaan?
3.
Teori Pemisahan kekuasaan?
4.
Sifat pemisahan Kekuasaan negara?
3.
Tujuan
1.
Untuk Mengetahui Apa Itu Teori Sumber Kekuasaan
2.
Untuk Mengetahui Apa Itu Legitimasi Kekuasaan
3.
Untuk Mengetahui Apa Itu Pemisahan Kekuasaan
4.
Untuk Mengetahui Apa Itu Sifat Pemisahan Kekuasaan Negara
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Teori Sumber Kekuasaan
Banyak teori yang
mencoba menjelaskan dari mana kekuasaan berasal. Menurut teori teokrasi, asal
atau sumber kekuasaan adalah dari tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad
pertengahan, yaitu dari abad V sampai pada abad XV. Penganut teori ini adalah
Augustinus, Thomas Aqunias, dan Marsilius.
Sementara menurut
teori hukum alam, kekuasaan itu berasal dari rakyat. Pendapat seperti itu
dimulai dari aliran atau kaum monarkomaken yang di pelopori oleh Johannes
Althusius yang mengatakan kekuasaan itu bersal dari rakyat dan asal kekuasaan
yang ada di rakyat tersebut tidak lagi di anggap dari tuhan melainkan dari alam
kodrat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini di serahkan kepada
seseorang, yang di sebut raja, untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat.
Berkaitan dengan
penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada raja tersebut, dalam teori hukum alam
terdapat perbedaan pendapat. Menurut J. J. Rousseuau yang menyatakan bahwa
kekuasaan itu ada pada masyarakat, kemudian melalui perjanjian, kekuasaan
tersebut diserahkan kepada raja. Mekanisme penyerahan tersebut dimulain dari
masing- masing orang pada masyarakat sebagai satu kesatuan, kemudian melalui
perjanjian masyarakat, kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja. Penyerahan
kekuasaan di sini sifatnya brtingkat.
Sedangkan menurut
Thomas Hobbes, yang juga aliran teori hukum alam, penyerahan kekuasaan tersebut
dari masing-masing orang langsung diserahkan kepada raja melalui perjanjian
masyarakat. Tidak seperti pendapatnya Rousseau yang melalui masyarakat dahulu
baru diserahkan kepada raja.
a.
Alasan Seseorang/ Sekelompok Orang Memiliki Kekuasaan
Sumber Kekuasaan Ada beberapa cara mengapa seseorang atau
sekelompok orang memiliki kekuasaan.
1.
Legitimate Power Legitimate berarti penangkatan, jadi legitimate power adalah
perolehan kekuasaan melalui pengangkatan.
2.
Coersive Power Perolehan kekuasaan melalui kekerasan, bahkan mungkin bersifat
perebutan atau perampasan bersenjata yang sudah tentu diluar jalur
konstitusional atau biasa disebut dengan kudeta.
3. Expert Power Perolehan kekuasaan melalui
keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki
keahlian untuk memangku jabatan tersebut.
4. Reward
Power Perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena karena berbagai
pemberian. Sebagai contoh bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah
orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan
tersebut hanya karena mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran (gaji).
5. Reverent Power Perolehan kekuasaan melalui
daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa
seseorang ditentukan menjadi kepala kemudian menguasai keadaan, namun daya
tarik seperti postur tubuh, wajah, penampilan dan pakaian yang parlente dalam
mementukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala.
B. Legitimasi Kekuasaan
Legitimasi
kekuasaan sebelum kita membahas apa itu legitimasi kekuasaan ada baiknya kita
memahami apa yang di maksud dengan kekuasaan. Konsep kekuasaan menurut Max
Weber dalam Frans Magnis-Suseno bahwa “kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam
suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami
perlawanan dan apapun dasar kemampuan itu”. Tetapi kekuasaan yang di persoalkan
disini adalah kekuasaan negara. Kekuasaan adalah ciri khas negara bahwa
kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan negara itu disebut “otoritas”
atau “wewenang”. Menurut Miriam budiardjo dalam Frans Magnis-Susano otoritas
atau wewenang adalah “kekuasaan yang dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang tidak
hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak menguasai. Wewenang adalah
kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan
perintah. Terhadap wewenang itu muncul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Itulah
pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan. Terhadap setiap
wewenang dapat di persoalkan apakah wewenang itu absah atau tidak, apakah
mempunya dasar atau tidak.
Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap
masyarakat terhadap wewenang. Artinya apakah masyarakat itu menerima dan
mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang
mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi,
maksudnya legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak
moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.
secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin “lex” yang berarti hukum.
Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan
legitim. Jadi secara sederhan legitimasi adalah kesesuain suatu tindakan
perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan
hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama
tercipta secara sah.
Objek dan tipe suatu sistem politik dapat lestari apabila
sistem politik secara keseluruhan mendapatkan keseluruhan mendapatkan dukungan,
seperti penerimaan dan pengakuan
dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk
pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang ada. Yang menjadi obyek legitimasi bukan
hanya pemerintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi legitimasi dalam arti luas
adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik sedangkan dalam arti sempit
legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang.
Menurut Easton dalam Ramlan Subakti terdapat tiga objek dalam sistem politik
yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung
secara terus menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan menjadi
kebijakan umum. Ketiga obyek legitimasi itu meliputi: komunitas politik, rezim
dan pemerintahan. Sementara Andrain menyebutkan lima objek dalam sistem politik
yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan
fungsional. Kelima obyek legitimasi itu meliputi: masyarakat politik, hukum,
lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan.
Legitimasi subyek kekuasaan
Legitimasi ini mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau
sekompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan
untuk memegang kekuasaan negara. Pada prinsipnya terdapat tiga macam legitimasi
subyek kekuasaan:
a. Legitimasi religius Legitimasi
yang mendasarkan hak untuk memerintah faktor-faktor yang adiduniawi, jadi bukan
pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khususnya penguasa.
b. Legitimasi eliter Legitimasi yang
mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk
memerintah. Paham legitimasi ini berdasarkan anggapan bahwa untuk memerintah
masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh
rakyat. Legitimasi eliter dibagi menjadi empat macam yakni
1.
legitimasi aristoktratis
secara tradisional satu golongan, kasta atau kelas dalam
masyarakat dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan untuk
memimpin, biasanya juga dalam kepandaian untuk berperang. Maka golongan itu
dengan sendirinya dianggap berhak untuk memimpin rakyat secara politis.
2. legtimasi ideologis modern
legitimasi ini mengandaikan adanya
suatu idiologis negara yang mengikat seluruh masyarakat. Dengan demikian para pengembangan idiologi itu
memiliki privilesi kebenaran dan kekuasaan. Mereka tahu bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat
diatur dan berdasarkan monopoli pengetahuan itu mereka menganggap diri berhak
untuk menentukannya.
3. legitimasi teknoratis atau pemerintahan oleh para ahli
berdasarkan argumentasi bahwa materi
pemerintahan masyarakat dizaman modern ini sedemikian canggih.
C. Teori Pemisahan Kekuasaan
Ajaran pembagian kekuasaan negara semakin mendapatkan tempat
dalam praktek penyelenggaraan negara, dengan berbagai variasi dan dinamika yang
menyertainya. Ketiga kekuasaan (eksekutif, judikatif, dan legislatif) secara
ideal melakukan sinergi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang demokratis
dan equal. Akan kurang tepat ketika kita memandang konsep trias politika
sebagai konsep pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbahaya ketika
masing-masing cabang kekuasan merasa mandiri dan dapat berubah menjadi
superioritas antar lembaga. Pada akhirnya akan menciptakan absolutisme baru di
tiap lembaga.
a. Pemisahan
Dan Pembagian Kekuasaan
Istilah yang digunakan dalam bahasa indonesia sebagai
penerjemahan konsep trias politika adalah pemisahan kekuasaan. Namun jika kita
melihat pada pelaksanaan trias politika sebagai yang dicitakan ideal oleh
Montesquieu di Inggris ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat jika konsep ini
disebut sebagai pembagian kekuasaan. Sebab tak ada kekuasaan
yang berdiri sendiri.
1.Teori Pembagian Kekuasaan
Teori pembagian kekuasaan yang oleh
Immanuel Kant disebut sebagai dokrin “Trias politika,” dikemukakan oleh
Montesquieu dalam bukunya L’esprit des lio. Dasar pemikiran doktrin trias politika
sudah pernah dikemukakan oleh Aris toteles dan kemudian juga pernah
dikembangkan oleh Jhon Locke. Dengan begitu ajaran ini bukan ajaran yang baru
bagi Montesquieu. Secara garis besar ajaran Montesquieu sebagai berikut.
a)
terciptanya
masyarakat yang bebas. Keinginan seperti ini muncul karena Montesquieu hidup
dalam kondisi sosial dan politik yang tertekan di bawah kekuasaan raja Lodewijk
XIV yang memerintah secara absolud.
b)
jalan untuk mencapai masyarakat yang bebas
adalah pemisahan antara kekuasaan legislatif denga kekuasaan exekutif. Montesquieu
tidak membenarkan jika ke-dua fungsi berada di satu orang atau badan karena
dikhawatirkan aan melaksanakan pemerintahan tirani.
c)
kekuasaan
yudisial harus dipisah dengan fungsi legislatif. Hal ini dimaksudkan agar hakim
dapat bertindak secara bebas dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
Ketiga kekuasaan tersebut, menurut
montesquieu, harus terpisah satu sama lain, mulai dari fungsi maupun mengenai
alat perlengkapannya.)
2.
Pembagian kekuasaan
Pembagian kekuasaan (division of power) adalah pemisahan kekuasaan
secara formal yaitu pemisahan kekuasaan yang mana tiap bagiannya tidak dibatasi
pemisahannya secara tegas (masih memungkinkan fungsi bersama). Sedangkan pemisahan kekuasaan
(separation of power) adalah pemisahan kekuasaan secara materiil, yaitu
bagian-bagian yang dipisahkan secara jelas
1.
Teori“TriasPolitika” Montesquieu
Salah satu teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran Trias Politika
Montesquieu. Dalam bukunya ”The Spirit of Laws” (1974) Montesquieu memberikan
potret atas pemerintahan Inggris. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam
tiga cabang, yaitu:
a. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang;
b. Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan
c. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi.
Tiga poros kekuasaan di atas oleh Immanuel Kant, filsuf yang datang
kemudian disebut sebagai Trias Politika. Pada hakikatnya, Trias
Politika menghendaki kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan
kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh pihak yang
berkuasa.
2.
Teori “Catur Praja”
Ajaran pembagian kekuasaan yang lain diajukan oleh C. van
Vollenhoven Donner dan Goodnow. Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi
kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia
biasanya diistilahkan dengan catur praja, yaitu:
1. Fungsi regeling (pengaturan)
2. Fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan)
3. Fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan
4.Fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan
D. Sipat Kekuasaan negara
Dalam kenyataan terlihat bahwa negara mempunyai yang
sifatnya lain daripada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat
dalam masyarakat, seperti perkumpulan, :perkumpulan olah raga, musik dan
lain-lain.
Kelainan sifat daripada kekuasaan negara ini tampak dalam
kekuasaannya untuk menangkap, menahan, mengadili serta kemudian memasukkan
orang kedalam penjara, kekuasaan negara untuk dengan kekerasan menyelesaikan
suatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan lain lain.
Berhubung dengan adanya kekuasaan yang luar biasa itu
timbul pertanyaan : mengapa negara mempunyai kekuasaan yang luar biasa itu,
sedangkan perkumpulan bisa tidak ? pertanyaan ini di jawab oleh Max Weber dalam
bukunya “Wirschaft und Gesellschaft”, menyatakan bahawa hal itu di sebababkan
karena negara itu mempunyai “ monopolie van het physiekegweld “ (monopoli dalam
menggunakan kekuasaan fisik). Ada beberapa sifat dari teori teokrasi!
a.
Bersifat langsung
Kekuasaan
dikembalikan pada raja dan tuhan atau
setidak tidaknya kepada raja sebagai”anak” dari tuhan (umpamanya tennoheika
jepang sebelum kalah perang dunia II).
b.
Bersifat tak langsung
Kekuasaan
dikembalikan kepada tuhan secara tidang langsung yaitu melalui raja dengan
seizin tuhan, seperti ratu belanda yang memakai sebutan” bij de gratie gods (raja atas perkenaan
tuhan).
BAB III
Kesimpulan
Asal atau sumber kekuasaan adalah dari tuhan. Teori ini
berkembang pada zaman abad pertengaha, yaitu dari abad V sampai pada abad XV.
Penganut teori ini adalah Augustinus, Thomas Aqunias, dan Marsilius. Dan kekuasaan
adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan
sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan itu. Dan
kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh presiden. Legitimasi
ialah pengakuan dari rakyat.
DAFTAR FUSTAKA
Komentar
Posting Komentar