MAKALAH PERKEMBANGAN PASAR
KEUANGAN DI INDONESIA
By: Sartika, Dkk.
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Perkembangan
globalisasi semakin mendorong sebuah negara untuk terus mengembangkan
perekonomian. Perusahaan multinasional maupun internasional terus bermunculan
seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi . Setiap perusahaan terus
mengembangkan produknya baik dalam bentuk barang maupun jasa . Persaingan antar
perusahaan semakin terasa untuk merebut kepercayaan konsumen akan produk yang
dihasilkan. Dalam melakukan inovasi maupun kreatifitas dari produk yang
dihasilkan perusahaan , tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dalam hal
ini, modal menjadi salah satu hal yang dibutuhkan perusahaan dalam
mengembangkan usaha. Hal tersebut mendorong terbentuknya pasar uang disuatu
Negara.
Pasar uang
menyediakan sarana alokasi dan pinjaman dana dalam jangka pendek yang
pelaksanaanya tidak dilakukan di tempat tertentu. Saat ini , pasar uang tidak
lagi dibatasi dalam wilayah suatu negara. Uang terus berputar ke seluruh bagian
dunia, mencari investasi yang menawarkan expected return yang tinggi dengan
tingkat resiko tertentu sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia.
Dalam hal ini, pembiayaan jangka pendek sangat dibutuhkan untuk membiayai
ekspor dan impor barang dan kebutuhan modal kerja lain. Pasar uang juga
diterapkan di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga keuangan, baik
bank maupun non bank mempunyai peranan penting bagi aktifitas perekonomian.
B. Rumusan Masalah
1.
Bagaimana Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di
Indonesia?
2.
Bagaimana Perkembangan Lembaga Keuangan di Indonesia?
3.
Bagaimana Perkembangan Produk Keuangan Islam di
Indonesia?
C.
Tujuan Masalah
1.
Untuk mengetahui bagaimana Sejarah Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia
2.
Untuk mengetahui bagaimana Perkembangan Lembaga
Keuangan di Indonesia
3.
Untuk mengetahui bagaimana Perkembangan Produk
Keuangan Islam di Indonesia
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
Lembaga keuangan syariah ( LKS ) adalah
lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka
penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah
yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya.
Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan
berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan
pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa katakan menjadi
pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal
yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas
penduduk Indonesia dalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit
dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.
Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional
yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan
masyarakat telah memahami dengan baik.
Masyarakat telah sangat familiar dengan
istilah bunga, kredit dan sebrakan , dan terminologi lain yang sangat melekat
dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir
tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun,
krisis moneter tahun 1997 telah membawa sederhana dan masyarakat telah memahami
dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan
sebrakan, dan terminologi lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi
penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu
dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun
1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah
di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat
dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sestem perekonomian berbasis bunga
akasn menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang.
Lembaga keuangan syariah yang tidak
tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang
menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa
sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Saat ini, tidak
hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang,
namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan
syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain.
1.
Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang
dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan
uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan dengan
menahan suatu barang milik penjamin
sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan.
2.
Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di pasar
modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Pasar modal syariah
Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat pasar modal syariah.
3.
Reksadana syariah adalah reksadana yang hanya dapat
berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah,
dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK.
Efek yang termasuk syariah masuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan
oleh OJK.
4. Obligasi syariah
(Syariah bond) adalah obligasi yang perhitungan imbal hasilnya dengan
menggunakan perhitungan bagi hasil. obligasi syariah merupakan surat-surat
berharga jangka panjang yang memiliki prinsip syariah di dalamnya.
Sedangkan lembaga
keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain:
1.
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi
yang diberi kewenngan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana
masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh
OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di
Indonesia.
2.
Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di
Indonesia.
3.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan
mikro yang bergerak dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut
prinsip/berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mikro syariah
(LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat
Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan
syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha.
B. Perkembangan Lembaga Keuangan di Indonesia
Berdasarkan
Surat Keputusan Menkeu Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan
adalah segala badan atau lembaga yang aktivitas utamanya adalah
di bidang keuangan. Mulai dari menghimpun hingga menyalurkan dana kepada
masyarakat. Lembaga keuangan juga dapat diartikan sebagai institusi yang punya
aset dalam bentuk keuangan dan berfungsi untuk menjalankan usaha di sektor jasa
keuangan. Baik itu sebagai pemberi dana untuk mendanai usaha, keperluan
konsumtif, atau sebagai layanan keuangan non pendanaan.
Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia
sangat menarik untuk selalu diperhatikan. Khususnya lembaga keuangan syariah
yang terus berkembang secara signifikan pada akhir-akhir ini, baik itu lembaga
keuangan syariah bank maupun non bank . Pada sektor lembaga keuangan syariah
non bank, perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya lembaga
keuangan syari'ah non bank, seperti Baitul MaalwaTamwil (BMT), koperasi
syariah, pegadaian syari'ah, sampai dengan asuransi syari'ah. Perkembangan
lembaga keuangan syari'ah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang
pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk di Indonesia yang banyak
beragama Islam. Sebagai lembaga bisnis, khususnya BMT lebih mengembangkan
usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Usaha ini seperti lembaga
keuangan perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota
(nasabah) serta menyalurkan kembali pada sektor-sektor ekonomi yang Akan tetap
halal dan menguntungkan. Akan tetapi, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan
lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang
dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka tidak tunduk
pada aturan perbankan.
Pelaku ekonomi terutama masyarakat perlu
memahami bahwa motif untuk menyimpan dananya bukanlah sebatas return/keuntungan
yang diperoleh tetapi juga mempetimbangkan aspek masalah dalam melakukan
investasi. Dalam prespektif syariah, investasi merupakan salah satu ajaran dari
konsep islam yang memenuhi proses gradasi dan trichotomy ( pengetahuan
instrumental , intelektual , dan spritual)
1. Jenis
Lembaga Keuangan
Adapun
jenis-jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Tentu saja masing-masing
memegang peranan yang berbeda. Untuk detailnya, simak penjelasan berikut:
a.
Lembaga Keuangan Bank
Sebagaimana
yang telah disinggung pada awal pembahasan bahwa secara garis besar, terdapat
dua jenis lembaga keuangan. Salah satunya adalah lembaga keuangan bank. Lembaga
ini terdiri dari beberapa jenis bank, di antaranya sebagai berikut:
1)
Bank Sentral
Bank sentral
merupakan suatu institusi atau badan usaha nasional yang berfungsi untuk
menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. Dan di
Indonesia, yang berperan sebagai bank sentral tak lain dan tak bukan adalah
Bank Indonesia (BI). Lembaga ini termasuk lembaga negara yang sifatnya
independen. Artinya, lembaga tersebut bebas menjalankan semua tugas dan
wewenangnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah maupun pihak lain. Maka
dari itu, tak heran bahwa Bank Indonesia punya andil besar dalam menjaga
perekonomian negara, yakni agar nilai rupiah tetap stabil. Baik itu terhadap
benda, jasa maupun kurs.
2)
Bank Umum
Jenis lembaga
keuangan bank selanjutnya adalah bank umum, yakni lembaga yang menjadi
perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
Lembaga yang satu ini juga melakukan layanan perbankan, baik yang menggunakan
prinsip konvensional maupun syariah. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bank
Umum adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan, memberikan
pinjaman atau kredit, dan menyimpan surat serta barang berharga. Selain itu,
bank umum juga bertugas untuk membuat dan menerbitkan surat pernyataan hutang. Bank
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, BRI Syariah,
dan sebagainya merupakan deretan contoh bank umum yang biasanya kamu jumpai di
wilayah atau domisili tempat tinggal kamu.
3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Berdasarkan
referensi yang diperoleh laman OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa BPR atau Bank
Perkreditan Rakyat ialah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha
secara konvensional maupun syariah. Dalam segala aktivitas usahanya, BPR tidak
menyediakan layanan dalam pemindahan dana antara pengirim dan penerima dana. Cakupan
kegiatan dan fungsi BPR jauh lebih sempit daripada bank umum. Itu karena BPR
tidak diperkenankan untuk menerima simpanan seperti giro, kegiatan valas,
maupun perasuransian. Inilah letak perbedaan antara BPR dengan bank umum. Dalam
kegiatan usahanya BPR memiliki fungsi untuk menghimpun dana yang berasal dari
masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun
bentuk lain yang hampir sama. Selain itu, BPR juga berfungsi sebagai pemberi
kredit layaknya bank umum. Dan lagi, aktivitasnya juga meliputi penyediaan
pembiayaan serta penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
sertifikat deposito, deposito berjangka, dan tabungan pada pihak bank lain.
b.
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Dalam
masyarakat, terdapat setidaknya lima macam lembaga keuangan bukan bank, yakni sebagai
berikut:
1) Pegadaian
Suatu lembaga keuangan bukan bank
yang menyediakan penawaran layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan
menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan disebut dengan
pegadaian. Apabila kamu ingin meminjam uang ke lembaga ini, kamu wajib
menyerahkan suatu barang untuk jadi jaminan (barang gadai). Baru kemudian
setelah kamu menerima uang pinjaman, kamu boleh menebus kembali barang yang
kamu gadaikan. Tentunya dengan bunga sebagai tambahan biaya. Bunga inilah yang
menjadi sumber keuntungan pihak pegadaian. Beberapa jenis barang yang bisa kamu
gadaikan agar bisa mendapat pinjaman antara lain sertifikat rumah, kendaraan
bermotor, barang elektronik (ponsel, laptop, televisi, kulkas, dan lain-lain),
dan emas.
Berdasarkan penjelasan tersebut,
maka kesimpulannya bahwa fungsi utama pegadaian adalah melakukan aktivitas
pembayaran berupa penyaluran dana kepada masyarakat dengan sistem kredit. Dalam
menjalankan perannya, pegadaian termasuk salah satu lembaga yang ada di bawah naungan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2) Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam merupakan
institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun
pinjaman. Sebagaimana jenis koperasi lainnya, koperasi simpan pinjam juga
menerapkan asas kekeluargaan dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dari
mana sumber modal koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya? Pertama,
berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari setiap
anggota koperasi. Dan sumber yang kedua yakni berasal dari modal pinjaman
kepada koperasi atau badan usaha lainnya.
3) Lembaga Asuransi
Yang dinamakan lembaga asuransi
adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi, seperti
asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga
asuransi, masyarakat dapat memperoleh jaminan atau proteksi berupa ganti rugi
finansial jika resiko yang diasuransikan betul-betul terjadi.
4) Leasing
Leasing merupakan lembaga
pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam
jangka waktu yang telah disepakati. Apabila di tengah jalan penyewa tidak lagi
mampu membayar, maka pihak perusahaan leasing selaku lessor berhak untuk mengambil
kembali bawang sewa.
5) Pasar Modal
Pasar modal adalah sarana atau
tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi lain yang
memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk
diinvestasikan. Dana investasi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan
pengembangan bisnis, ekspansi, penambahan modal usaha, dan sebagainya. Kegiatan
usaha yang dilakukan di pasar modal meliputi perdagangan atau jual beli saham
dan surat berharga lainnya seperti obligasi, reksadana, waran, right, surat pernyataan hutang, serta
produk derivatif lainnya.
C. Perkembangan Produk Keuangan
Islam di Indonesia
Hidup di zaman modern seperti sekarang ini
ketergantungan akan jasa layanan bank sangat sulit untuk dihindari dalam
praktek kehidupan kita sehari- hari, tanpa bank, bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menyimpan dan mentransfer uang,
mendapatkan tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan antar
negara secara efektif dan aman. Namun di sisi lainnya riba dan kontroversi mengenai bunga bank,
menjadikan masyarakat membutuhkan solusi. Solusi yang telah hadir dalam hal ini
adalah didirikannya bank syariah. Kemunculan perbankan Islam/syariah merupakan respon adanya kegelisahan dan
kegundahan jiwa masyarakat Islam di Indonesia akan lalu lintas perekonomian
yang hanya berorientasi pada kehidupan duniawi.
Secara umum, bank adalah lembaga
yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan
uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bukan hanya sebagai penyalur dana,
akan tetapi fungsi bank juga sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat,
di mana penghimpunan dana tersebut dapat berbentuk giro, tabungan atau
deposito. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang
untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman
uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian fungsi
utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan
transfer dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam
bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.
Pelopor Bank Syariah di Indonesia
sendiri adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal
1 Mei 1992. Namun, kini bank syariah sudah berkembang pesat dan semakin banyak
bank yang menawarkan produk syariah terlebih lagi setelah disahkannya
Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 oleh DPR RI. Hal ini tentu
tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukum dan eksistensi perbankan syariah
secara legal formal, tetapi juga akan menambah geliat industri perbankan
syariah secara umum. Secara definisi, ekonomi syariah berarti suatu
perekonomian yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan
prinsip syariah Islam disini maksudnya adalah kegiatan usaha yang dilakukan
tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, menggunakan objek yang haram dan
dapat
menimbulkan suatu bentuk kedzaliman. Syariah berarti
sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu, prinsip ekonomi syariah berlandaskan
pada nilai-nilai keadilan, kebermanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.
Salah satu prinsip ekonomi dalam Islam yang terus digalakan pelaksanaanya oleh
perbankan syariah adalah larangan adanya riba dalam berbagai bentuk dan
menggunakan prinsip bagi hasil.
Kemunculan bank-bank syariah diharapkan mampu
menjawab dan merespon agar lalu lintas perekonomian masyarakat Islam di
Indonesia (yang nota bene masyarakat di Indonesia beragama Islam) membawa
kemaslahatan bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan umat, namun
dalam masyarakat masih sering muncul
pendapat yang menyatakan bahwa bank
syariah dalam prakteknya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam istilah saja pada hakikatnya
keduanya sama- sama mengandung riba. Penggunaan istilah bagi hasil, oleh
sebagian pihak, dianggap masih tidak ada bedanya dengan bunga. Sebagai
contoh Ketika seorang mendapatkan
pinjaman uang di bank syariah, belum apa-apa sudah ditetapkan bahwa nanti
hasilnya harus sekian. Jadi nanti bagi hasilnya pun juga sudah ditetapkan
berapa persen dari hasil itu. Alasannya pun klasik sekali, terlalu sulit untuk
bisa menghitung hasil dari sebuah usaha tiap bulan. Jadi karena sulit untuk
menghitungnya, sejak awal sudah dipastikan saja secara flat, biar tidak
merepotkan.
Prospek
berkembangnya perbankan syariah di tanah air sendiri secara garis besar dapat
dilihat dari 3 hal yaitu:
1. penduduk, masyarakat Indonesia mayoritas beragama
Islam sehingga ini menjadi pemicu kuat
bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia,
2. Sumber Daya Manusia (SDM), perkembangan perbankan di
tanah air juga tidak luput dari SDM yang mengelola perbankan tersebut, banyak
upaya untuk meningkatkan SDM khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah,
dukungan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang banyak membuka jurusan
tentang
ekonomi syariah patut diberikan apresiasi, tentunya hal ini sangat berkontribusi dalam
mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme bank syariah itu sendiri,
3. Pemerintah, keberadaan pemerintah dalam mendukung
perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam bidang perbankan cukup besar.
Berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan
dimanfaatkan oleh masyarakat umum diantaranya adalah :
a.
Tabungan Syariah
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan
yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa
menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan juga melalui metode canggih
lain misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadi’ah, yang artinya
tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip,
tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah akan tetapi bank memberikan hadiah
atau bonus kepada nasabah.
b.
Deposito Syariah
Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk
berinvestasi, selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari
tabungan biasa. Depositoadalahproduk simpanan di bank yang penyetorannya maupun
penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja karena bank
membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang
dijalankan oleh bank tersebut harus
masuk kategori halal menurut hukum islam. Tenor atau jangka waktu yang
ditawarkan sama dengan deposito
konvensional, antara 1 hingga 24 bulan.
Deposito syariah menggunakan akad mudharabah artinya tabungan dengan
sistem bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah
ini biasanya memakai perbandingan 60 : 40 untuk nasabah dan bank. Makin besar
untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah,
demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit maka nasabah akan
mendapat keuntungan yang sedikit pula dengan kata lain, keuntungan muncul
bersama risiko.
c.
Gadai Syariah (Rahn)
Akad gadai
syariah yang dipraktikkan pada PT. Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada
nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang
dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah (rahin) wajib menyerahkan
barang jaminan (marhum) untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang
manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah
disepakati.
Dalam praktiknya, barang jaminan akan dijual untuk
menutupi utang manakala pemberi gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai
telah dijual sesuai dengan harga pasaran maka penerima gadai hanya mengambil
sesuai dengan nilai hutangnya dan lebihnya dikembalikan kepada penggadai.
d.
Giro Syariah
Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke
dalam konsep wadiah (titipan) adalah
giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana
perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan
giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan
bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan
mudharabah.
Akad mudharabah pada giro syariah
adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana (shahibul maal)
sedang bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana (mudharib). Ketentuan
Giro Syariah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut:
·
Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik
dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
·
Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,
termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
·
Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.
·
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening.
·
Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan
nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
·
Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.
e.
Pembiayaan Syariah (Ijarah)
Leasing sudah
sangat familiar dalam kehidupan kita
sehari-hari karena sudah banyak
masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut, contohnya dalam
pembelian mobil, motor atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha (leasing)
pada awalnya di kenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam
ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan leasing adalah Ijarah (al ijarah)
yang berasal dari kata al ajru yang berarti al iwadhu (ganti). Berdasar SK
Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha
adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara
sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna
usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Perkembangan globalisasi semakin mendorong sebuah
negara untuk terus mengembangkan perekonomian . Hal inilah yang mendorong
terbentuknya pasar uang disuatu negara . Pasar uang menyediakan sarana alokasi
dan pinjaman dana dalam jangka pendek yang pelaksanaanya tidak dilakukan di
tempat di tempat tertentu . Lembaga keuangan , baik bank maupun non bank
mempunyai peranan penting bagi aktifitas perekonomian. Dunia mengalami krisis
moneter secara global maka munculah sebuah ide di dunia perekonomian yaitu
diadakannya system simpan pinjam, kredit jangka pendek seperti SBI, SBPU, SUN,
16 repurchase Agreement, yang akan bisa membantu perekonomian di saat krisis.
moneter . Pasar uang memiliki fungsi yang penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu
fungsi likuiditas, Pengertian likuiditas secara umum adalah kemampuan suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban (membayar utang) terutama kewajiban
kewajiban yang jatuh tempo .
Pasar
uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat
berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun .
Pasar yang disebut pasar kredit jangka pendek. Pasar uang yang menyediakan
sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek itu pasar uang merupakan
pasar likuiditas primer . Dengan melihat beberapa perkembangan pasar uang di
tanah air yang dipengaruhi oleh perkembangan sektor keuangan internasional,
maka diversifikasi dari piranti pasar uang memang tidak dapat dihindarkan. Hal
tersebut menuntut BI bersifat akomodatif, dalam artian selama jenis piranti-piranti
baru tersebut dapat menambah alternatif pembiayaan dunia usaha, maka BI harus
mengupayakan pengembanganya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
perbankan. Globalisasi Pasar Uang juga menyebabkan semakin mudah dan semakin
besar volume kegiatan ekonomi antarnegara karena semakin memudahkan pemenuhan
akan pendanaan bagi kegiatan - kegiatan produksi dan investasi di seluruh
dunia.
DAFTAR
PUSTAKA
Ardhansyah dan Dwi. 2020. Bank dan
Lembaga Keuangan Lainnya, Cetakan pertama. Surabaya: CV. Media Publishing .
Aulifah Rachmawati, 2018,“Determinasi
Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia” periode 2011-2016 , Fakultas
Ekonomi dan Bisnis , Universitas Muhammaiyah.
Fitri Fadilah, Indri
Yuliafitri, 2018, "Efficiency Analysis of Separated and Non-Separated
Islamic Commercial Banks and the Influencing Factors (study on Commercial Banks
registered with the Financial Services Authority in the period 2011-2016), Journal of Islamic Economics, Volume 9
No. January 1, 2018 , Pajajaran
University.
Irham Fahmi. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ,
Cetakan kedua. Bandung : Alfabeta.
Muhith,Abdul,“Sejarah
Perbankan Syariah.”Attanwir Jurnal Kajian
keislaman dan Pendidikan 01 no. 02, (2012).
Sudarsono, Heri,
2015, Bank & Lembaga Keuangan
Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisi.
Komentar
Posting Komentar