BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Sumber
daya manusia sangat berperan dalam pertubuhan ekonomi suatu negara, sumber daya
manusia juga berperan sebagai tenaga usaha, artinya manusia dituntut untuk
membuka dan menginvestasikan lapangan pekerjaan dengan memuka usaha luas. Dalam
kegiatan usaha manusia merupakan suatu kunci utama. Dengan kemampuan dan skill
yang dimiliki seorang manusia mampu mengelola beberapa perusahaan yang
dimilikinya.
Namun
sebaliknya, jika manusia tersebut tidak mempunyai kempampuan, keahlian dan
skill maka usaha yang dijalankannya lama kelamaan akan hancur.
Keberadaan manusia sebagai sumber daya yang
sangat penting akan memberi nilai tambah dalam pembangunan karena dengan
kemampuannya dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu
memenuhi kebutuhan hidup. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia di
Indonesia khususnya di tingkat daerah juga diperkuat dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008.
B. Rumusan
Masalah
a.
Apakah
pengertian dari implementasi kebijkan?
b.
Bagaimanakah upaya
pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ekononomi sumber daya manusia di
Indonesia?
c.
Bagaimanakah
kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan dalam
bidang sumber daya manusia?
d.
Apa saja kebijakan
yang dibuat pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia?
C.
Tujuan
a.
Untuk mengetahui
pengertian dari implementasi kebijakan.
b.
Untuk mengetahui
upaya pemerintah dalam mengimpletasikan kebijakan ekonomi sumber daya manusia
di Indonesia.
c.
Untuk mengetahui
kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan dalam
bidang sumber daya manusia.
d.
Untuk mengetahui
kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan sumber daya
manusia
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
Implementasi Kebijakan
Implementasi
kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan
ekonomi SDM, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui informasi kebijakan
derivat atau turunan dari kebijakan ekonomi SDM tersebut. Rangkaian
implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program,
proyek dan ke kegiatan.
Implementasi
kebijakan merupakan faktoryang paling penting bagi keberhasilan sebuah
kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan ekonomi SDM akan menjadi
dokumentasi belaka. Hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan
adalah tidak tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh
pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan
itu.
Pengertian
implementasi yang dikemukakan oleh Solihin Abdul Wahab dalam bukunya yang
berjudul Analisis Kebijakan: dari Formusali ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara sebagai berikut:
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelopok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan”.
Istilah
kebijakan dalam bahasa Inggris policy
yang dibedakan dari kata wisdom yang
berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum
perilaku daripada organisasi. Kebijakan membatasi ruang lingkup yang dalam
dengan menetapkan pedoman untuk pemikiran pengambilan keputusan dan menjamin
bahwa keputusan yang diperlukan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap
penyelesaian tujuan yang menyeluruh. Nugroho pada prinsipnya adalah cara yang
dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan
prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau
kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.
Menurut
Anderson implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai
berikut:
a.
Who
is involved in policy implementation
Yang
berarti siapa yang mengimplementasikan kebijakan
b.
The
natureof the administrative process
Yang
berarti hakikat dari proses administrasi
c.
Compliance
with policy content
Yang
berarti kepatuhan kepada kebijakan
d.
Impcat
Yang
berarti efek dan dampak dari implementasi kebijakan
Mazmanian
dan Sabatier mengemukakan arti implementasi kebijakan adalah pelaksanaan
keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bnetuk undang-undang. Namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutifyang penting atau badan
peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasian masalah yang ingin
diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan
berbagai carauntuk mensrtuktur atau mengatur proses implementasinya.
B. Upaya
Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Ekonomi di Indonesia
Pemerintah selaku pemimpin suatu
daerah harus melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti
dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus
benarbenar diperhatikan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal
seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk
kegiatan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin
maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan
oleh rakyat atau masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara
terpadu dan sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya
akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negative dari
masyarakat.
Kemudian dalam proses pelaksanaan
kebijakan, pemerintah harus benar-benar dapat mengsosialisasikan kepada setiap
anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebijakan yang
dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga
kebijakan yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun
menghambat program pemerintah dan di lain pihak juga masyarakat merasa aspirasi
mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh
pemerintah setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling
dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran.
Salah satu kunci keberhasilan pemerintah adalah
dengan adanya kewibawaan dan gaya kepoloporan yang tinggi untuk diperlihatkan
kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu
menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa
tergugah dengan semangat bekerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk
mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya pemerintah dapat melakukan atau
melaksanakan hal-hal yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas atau
kebijakan dalam menggerakan ekonomi sumber daya manusia, seperti yang tersebut
dibawah ini :
a. Pemerintah
harus membina komunikasi yang berkesinambungan
dengan bawahan
b. Dalam
pelaksanaan kebijakan maupun pembangunan diupayakan harus transparan dan
terbuka dengan masyarakat.
c. Kemudian
sehubungan dengan kemampuan pemerintah, lewat kebijakan yang akan dilaksanakan,
harus sesuai dengan hasil kesepakatan bersama agar kebijakan tesebut dapat
berjalan dengan lancar.
d.
Dalam
pelaksanaan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan, kiranya pemerintah
selaku koordinator pembangunan, harus selalu mengadakan pengawasan ataupun
pemantauan langsung ke lapangan sehingga proses pengerjaannya dapat berjalan
atau selesai dengan baik dan terutama tepat pada waktunya.
e.
Pemerintah juga
kiranya selalu memperhatikan segala bentuk kebutuhankebutuhan masyarakat,
seperti dalam hal pemerataan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah
kelurahan.
C. Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Mengatasi
Permasalahan dibidang Sumber Daya Manusia
Dalam
upaya mengatasi permasalahan-permasalahan dibidang sumber daya manusia tersebut
yang menjadi penghambat bagi pembangunan, maka harus ada kebijakan-kebijakan
yang menunjang dan diupayakan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan
dalam bidang sumber daya manusia secara umum adalah kebijakan ketenagakerjaan.
Kebijakan ketenagakerjaan ini meliputi:
a. Sistem
analisa pengangguran
b. Peranan
sektor bisnis dalam kebijaksanaan ketenagakerjaan
c. Pelayanan
kelompok masyarakat dan tenaga kerja
d. Informasi
pasar kerjadan jabatan
e. Menganalisa
alat kebijakan ekonomi yakni, fiskal, moneter dan anggaran belanja.
Dalam mengatasi permasalahan SDM
dibidang ekonomi, pemerintah mengupayakan beberapa kebijakan diantaranya
sebagai berikut:
a. Penanggulangan
masalah kemiskinan
Upaya penanggulangan
kemiskinan dapatdilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres
Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil) dan lain sebagainya.
b. Penanggulangan
masalah keterbelakangan
Untuk mengatasi masalah
ini pemerintahberupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukaran ahli, dan transfer
teknologi dari negara maju.
c. Penanggulangan
masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran
timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan
kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah
melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian
sesuia dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama
yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan
kerja.
d. Penanggulangan
masalah kekurangan modal
Kekurangan modal adalah
suati ciri penting stiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan
modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan
tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya melalui
peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.
Peran dan fungsi
pemerintah dibidang ekonomi, antara lain:
a) Fungsi
stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi,
sosial pilitik, hukum pertahanan dan keamanan.
b) Fungsi
alokasi, yauitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik,
seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan
dan telepon.
c) Fungsi
distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan
masyarakat.
D.
Kebijakan Yang
Dibuat Pemerintah Dalam Pengembangan Pembanguan Sumber Daya Manusia
Kebijakan pengembangan sumber daya
manusia di sini didefinisikan sebagai semua program-program atau kegiatan-kegiatan
yang diiaksanakan oleh pemerintah dan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan usaha pengembangan atau
peningkatan kualitas sumber daya masyarakat kecil yang tidak berkemampuan,
seperti program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha bekerja melalui
latihan-latihan, bimbingan dan penyuluhan, program pengembangan kewirausahaan,
program peningkatan kesehatan dan gizi keluarga, program perbaikan mutu
lingkungan hidup dan lain-lain program yang dapat meningkatkan kemampuan
berproduksi masyarakat. Isi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pengembangan
pembangunan sumber daya manusia yaitu kesesuaian dan ketepatan jenis program
atau kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan masyarakat kelompok. Dan sasaran kebijakan program
tersebut adalah kemanfaatan jenis program yang dilakukan. Sedangkan
implementasi atau pelaksanaan kebijakan yaitu mekanisme pelaksanaan program atau kegiatan,
metode atau pelaksanaan dan frekuensi pelaksanaannya.
Pemerintah sebagai pelaksana
dibidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting
terutama dalam hal pelaksanan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan
SDM. Dapat dikatakan demikian karena pemerintah diharapkan mampu
menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dalam
proses pembangunan tersebut lewat kebijakankebijakan yang diimplementasikan
atau yang dilaksanakannya. Hal yang tidak bisa diabaikan bahwa setiap kebijakan
ataupun keputusan dari para pemimpin akan diuji langsung dilapangan karena
apakah setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin itu benar-benar
terlaksana dengan baik atau setidaknya bisa dirasakan hasil dari kebijakan
tersebut atau mungkin kebijakan yang diluncurkan dapat menyerap aspirasi rakyat
atau tidak. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan dilaksanakan maupun akan
diluncurkan itu benar-benar atau setidaknya dapat menyerap aspirasi dari karena dalam setiap pengambilan keputusan
untuk dijadikan suatu kebijakan bersama, maka seseorang pemimpin seperti
pemerintah misalnya harus melibatkan masyarakat agar kebijakan tersebut yang
nantinya akan dilaksanakan itu dapat menyerap aspirasi dari masyarakat, seperti
halnya dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.
Dalam mengupayakan pelaksanaan
pembangunan fisik misalnya maka pemerintah diharapkan sering memonitoring atau
memantau langsung dilapangan untuk melihat keberadaan proyek pembangunan fisik
tersebut baik yng dilaksanakan di tingkat kelurahan, agar pemerintah di
kelurahan bisa mengetahui apakah pembangunan tersebut berjalan dengn sebaiknya
atau tidak. Selain itu juga pemerintah dikelurahan harus memperhatikan
prioritas pembangunan yang lebih-lebih dirasakan banyak orang atau masyarakat.
Kemudian pembangunan yang
dilaksanakan harus diupayakan bagaimana pemerintah dapat menumbuhkan sikap
kemandirian dan keterlibatan masyarakat untuk dapat berusaha sendiri dan ikut
serta secara aktif dalam setiap akselerasi pelaksanaan pembangunan demi untuk
meningkatkan taraf hidup mereka sehingga masyarakat juga diharapkan tidak
terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Keterlibatan masyarakat yang dimaksudkan
disini adalah yang diwujudkan melalui keikutsertaan serta partisipasi nyata
terhadap pelaksanaan pembangunan SDM dan pada dasaarnya masyarakat harus ikut
serta dalam proses perencanaan program pembangunan dan diikuti dengan
pengambilan keputusan atau sering kita kenal dengan perencanaan dari bawah (
bottom up planning ) Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak akan lepas
dari setiap pelaksanaan pembangunan karena tanggung jawab pembangunan tidak
hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi
tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek
sekaligus subjek daripada pembangunan tersebut.
Dengan demikian maka dibutuhkan
keterlibatan, keseriusan dan peran aktif dari pemerintah yang ada dikelurahan
sebagai administrator pembangunan dan kemasyarakat dalam menyukseskan program
pembangunan tersebut. Dari hasil pengamatan penulis di kelurahan tewaan dalam
kaitannya dalam penelitian yang penulis lakukan maka sasaran yang penulis
lakukan ini untuk melihat tingkat frekuensi peranan pemerintah dalam proses
pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan pembangunan SDM untuk peningkatan taraf
hidup masyarakat.
Ketidakberhasilan kebijakan
pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tersebut
disebabkan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya ialah faktor rendahnya
kualitas sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah yang menjadi sasaran
kebijakan tersebut . Rendahnya kuaiitas sumber daya manusia pada masyarakat
lapisan bawah tersebut menyebabkan mereka tidak dapat mengelola dengan baik
bantuan-bantuan pemerintah tersebut. Oleh karena itu dapat dipahami kalau
pemerintah sejak Pelita VI kembali melakukan koreksi kebijakan pembangunan
nasional . Hal ini jelas tercantum dalam GBHN tahun 1993 sebagai berikut :
Titik
berat pembangunan Jangka Panjang II diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan
penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan
didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan
pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilakukan secara seiring, selaras dan
serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan nasional “ .
Kebijakan pembangunan nasional yang memperhatikan aspek peningkatan kualitas
sumber daya manusia tersebut terus dilanjutkan pelaksanaannya dalam masa
pembangunan di era reformasi sekarang ini , sebagaimana dinyatakan dalam GBHN
1999 sebagai berikut : “Pembangunan naslonal merupakan usaha peningkatan
kualltas manusia dan masyarakat lndonesla yang dilakukan secara berkelanjutan ,
berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan llmu pengetahuan
dan teknologi. Serta memperhatikan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya
mengacu pada kepribadlan bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan
kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan sejahtera, maju dan kukuh
kekuatan moral etikanya.”
Para ahli teori pembangunan di bidang
sumber daya manusia berpendapat bahwa perbaikan “human capital” memberikan
kontribusi yang besar bagi kenaikan laju pembangunan, karena itu menlngkatnya
kualitas sumber daya manusia dipandang sebagai kunci bagi pembangunan yang
dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial. Oleh sebab itu menurut
teori ini bahwa investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan
physical capital stock tetapi juga human capital stock dengan mengambil
prioritas pada usaha peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, gizi. Dengan
perbaikan kualitas sumber daya manusia akan menimbulkan inisiatif-inisiatif dan
sikap kewiraswastaan, dengan demikian produktivitas manusia akan meningkat dan berhasil
dengan baik tanpa dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya
manusia pada masyarakat tersebut. Sebab permasalahan utama yang dihadapi oleh
masyarakat lapisan bawah tidak semata-mata hanya kekurangan modal, tetapi juga
tidak adanya kemampuan mengelola usaha produktif yang disebabkan oleh rendahnya
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan
tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi SDM, ada dua pilihan
langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau
melalui informasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan ekonomi SDM
tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu
dimulai dari program, proyek dan ke kegiatan.
Menurut
Anderson implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai
berikut:
a.
Who
is involved in policy implementation
Yang
berarti siapa yang mengimplementasikan kebijakan
b.
The
natureof the administrative process
Yang
berarti hakikat dari proses administrasi
c.
Compliance
with policy content
Yang
berarti kepatuhan kepada kebijakan
d.
Impcat
Yang
berarti efek dan dampak dari implementasi kebijakan
DAFTAR PUSTAKA
Huda Nurul. 2015. Ekonomi
Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Kencana).
Rahmat Patoni Abdul. 2006. Manajemen
Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta).
Wahab
Abdul. 2015. Analisis Kebijakan: Dari
Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Kencana).
Komentar
Posting Komentar